Mufti A.N. Anam Desak Menteri Koperasi Pastikan KMP Tidak Jadi Alat Bancakan di Desa

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Pasuruan-Probolinggo, Mufti A.N. Anam, meminta jaminan konkret dari Menteri Koperasi dan UKM agar program Koperasi Merah Putih (KMP) tidak bernasib sama seperti KUD dan Bumdes yang banyak mengalami kegagalan di masa lalu.

Baca juga: Hampir 900 Kilogram Sapi Kurban Presiden Diserahkan ke Masjid Agung Anas Machfudz Lumajang

Dalam sebuah video rapat kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM yang kini beredar luas dan viral di platform TikTok, Mufti mengingatkan kembali kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) di era Orde Lama, disusul dengan fenomena serupa pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Menurutnya, banyak KUD dan Bumdes yang sengaja “dicolapskan” oleh pengurus agar bisa dijadikan alat bancakan anggaran.

“Kami ingin mendapatkan jaminan yang konkret dari Pak Menteri agar KMP ini tidak bernasib sama seperti KUD dan Bumdes. Jangan sampai KMP menjadi ‘monster baru’ yang hanya dijadikan alat bancakan dari desa,” ujar Mufti dalam forum tersebut.

Baca juga: DPRD Lumajang Dukung Penganggaran PHD Sesuai UU Haji

Ia juga menyoroti adanya praktik nepotisme dan korupsi sejak awal pembentukan KMP di berbagai daerah, termasuk di dapilnya, Pasuruan dan Probolinggo. Mufti mengungkapkan adanya dugaan bahwa pengurus KMP di beberapa desa hanya diisi oleh keluarga kepala desa.

“Di lapangan, banyak masyarakat mengeluhkan bahwa pengurus koperasi yang ditunjuk adalah keluarga kepala desa. Kalau sejak awal saja sudah terjadi nepotisme dan KKN, bagaimana nasib KMP ke depan?” lanjutnya.

Mufti juga menyayangkan tidak adanya transparansi dalam proses rekrutmen pengurus KMP. Ia menilai, rekrutmen tersebut tidak diumumkan secara terbuka kepada publik, sehingga banyak sumber daya manusia potensial di desa, seperti para sarjana akuntansi dan administrasi, tidak mendapatkan kesempatan.

Baca juga: Gus Fauzi Mulai Di Sorot: Saya Korban Kekejaman Sistematis Pemerintah Kabupaten Lumajang

“Banyak sarjana yang pulang ke daerah, tapi mereka bingung karena tidak pernah tahu ada rekrutmen pengurus KMP. Tidak ada pengumuman terbuka, tahu-tahu sudah terbentuk koperasi tertentu tanpa proses yang transparan,” tegasnya.

Sebagai penutup, Mufti meminta Menteri Koperasi untuk menyampaikan langkah konkret dalam memastikan bahwa KMP dikelola secara profesional, transparan, dan berintegritas tinggi.

“Apa langkah konkret dari Pak Menteri untuk memastikan bahwa pengurus KMP tidak asal tunjuk, tetapi benar-benar profesional dan punya integritas?” tandas Mufti.

Video pernyataan lengkap Mufti A.N. Anam ini diketahui telah viral dan banyak dibagikan oleh pengguna TikTok, menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap nasib Koperasi Merah Putih di tingkat desa. ADM-SOF