Visa Haji Furada Ditutup, Calon Jemaah Kecewa dan Terjebak Penipuan

Jakarta — Sejumlah calon jemaah haji Indonesia yang memilih jalur mujamalah (haji furada) terpaksa gagal berangkat setelah otoritas Arab Saudi menutup proses penerbitan visa pada 26 Mei 2025.

Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat sebelumnya beredar informasi bahwa visa akan terbit selambat-lambatnya pada 1 Juni.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia belum mendapatkan informasi resmi terkait penutupan tersebut.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Lumajang: Hujan Ringan dan Suhu Stabil

“Saya sudah mendapat konfirmasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahwa proses pemvisaan sudah tutup per 26 Mei 2025 pukul 13.50 waktu Arab Saudi,” ujarnya di Jeddah pada 28 Mei 2025.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menambahkan bahwa pemberian visa mujamalah berada di luar kewenangan pemerintah Indonesia. “Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi siang dan malam dengan otoritas Arab Saudi soal itu,” katanya.

Calon jemaah haji seperti Nurita Indiyastuti, seorang perempuan 55 tahun asal Solo, merasa kecewa dan sedih karena impian untuk berangkat haji tahun ini kandas. “Saya berharap bisa berangkat haji tahun ini, tapi sekarang harus menunggu lagi,” ujarnya.

Baca juga: Loka Inspirasi Lumajang: Titik Temu Energi Muda dan Gagasan Besar untuk Masa Depan Pendidikan

Sementara itu, Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, meminta pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dalam mengelola tata kelola haji furada, termasuk mencegah agar skema tersebut tidak dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan bagi calon jemaah haji.

Keputusan Arab Saudi ini menambah panjang daftar masalah terkait haji furada, yang selama ini dikenal sebagai jalur alternatif bagi calon jemaah haji yang tidak terdaftar dalam kuota resmi.

Banyak kasus penipuan yang melibatkan biro perjalanan haji yang menjanjikan keberangkatan melalui jalur ini, namun pada kenyataannya calon jemaah tidak jadi berangkat.

Pemerintah Indonesia diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk melindungi calon jemaah haji dari praktik-praktik penipuan yang marak terjadi, serta memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun depan berjalan lebih transparan dan terorganisir dengan baik.

Sumber: bbc