Jakarta – Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan enam paket stimulus ekonomi pada Juni-Juli 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendongkrak konsumsi domestik.
Paket tersebut mencakup diskon tarif transportasi, tarif tol, tarif listrik, penebalan bantuan sosial sembako, subsidi upah, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Meskipun bertujuan positif, langkah ini berpotensi menekan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa sektor BUMN, seperti konstruksi dan energi, menghadapi tantangan berat.
Baca juga: Solmet Yakin Gugatan Ijazah Palsu Jokowi di Solo-Sleman Ditolak
Perusahaan konstruksi seperti PT PP (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih, meskipun berhasil menurunkan utang.
Di sisi lain, sektor energi juga menghadapi tantangan. Emiten BUMN di sektor energi, seperti PT Timah Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk, mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang signifikan, namun harga saham mereka mengalami penurunan, mencerminkan tekanan pasar terhadap sektor ini.
Analis menilai bahwa stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah dapat meningkatkan konsumsi domestik, namun juga berisiko menambah beban operasional BUMN.
Baca juga: 3.260 Calon Mahasiswa Baru UI Lolos Jalur SNBT 2025
Oleh karena itu, diperlukan strategi yang hati-hati dalam implementasi stimulus ini agar tidak mengganggu kinerja BUMN secara keseluruhan.
Pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala untuk memastikan bahwa stimulus ekonomi yang diberikan dapat mencapai tujuan yang diinginkan tanpa merugikan sektor-sektor strategis yang dikelola oleh BUMN.
Sumber: kontan.co.id