Mahkamah Agung AS Izinkan DOGE Akses Data Sensitif Jutaan Warga, Picu Kekhawatiran Privasi

Washington, D.C., 6 Juni 2025 — Mahkamah Agung Amerika Serikat mengabulkan permintaan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memberikan akses penuh kepada Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) terhadap data sensitif milik jutaan warga yang disimpan oleh Administrasi Jaminan Sosial (SSA).

Keputusan ini menuai kekhawatiran serius terkait perlindungan privasi dan transparansi pemerintah.

Dalam putusan dengan suara mayoritas 6-3, Mahkamah Agung membatalkan keputusan pengadilan federal yang sebelumnya membatasi akses DOGE hanya pada data anonim.

Baca juga: Putaran Kedua Perundingan Dagang AS-Tiongkok Digelar di London Pekan Depan

Dengan putusan ini, DOGE dapat mengakses informasi pribadi seperti nomor Jaminan Sosial, catatan medis dan kesehatan mental, serta data keuangan warga Amerika.

DOGE, yang dibentuk melalui perintah eksekutif pada awal masa jabatan kedua Trump, bertujuan untuk “memodernisasi teknologi federal dan memberantas penipuan.”

Namun, pendekatan agresif lembaga ini dalam mengakses data pribadi telah memicu kritik luas. Tiga hakim liberal Mahkamah Agung—Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson, dan Elena Kagan—menyatakan dissent terhadap keputusan tersebut, dengan Jackson menyebut bahwa keputusan ini “berisiko besar terhadap privasi jutaan warga Amerika.”

Baca juga: Semangat Tak Surut, Petugas Kesehatan Haji Tetap Siaga di Tengah Keterbatasan

Sebelumnya, pada Maret 2025, Hakim Distrik Senior Ellen Lipton Hollander mengeluarkan perintah yang membatasi akses DOGE terhadap data SSA.

Namun, keputusan Mahkamah Agung ini membatalkan perintah tersebut, memungkinkan DOGE untuk melanjutkan akses penuh selama proses hukum masih berlangsung di pengadilan yang lebih rendah.

Keputusan ini juga bertepatan dengan ketegangan antara Trump dan Elon Musk, yang sebelumnya memimpin DOGE namun mengundurkan diri setelah perselisihan dengan Presiden. Meskipun Musk tidak lagi terlibat langsung, pengaruhnya dalam pembentukan dan arah DOGE masih menjadi sorotan.

Baca juga: Bingung Mau Mulai Belajar Berbagai Bahasa dari Mana? Ikuti Tips Berikut!

Organisasi pengawas pemerintah dan kelompok advokasi privasi menyatakan keprihatinan bahwa akses tanpa batas ini dapat disalahgunakan dan mengancam hak-hak privasi individu.

Mereka menyerukan agar ada pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan DOGE dan transparansi dalam penggunaannya terhadap data sensitif warga.

Dengan putusan ini, perdebatan mengenai keseimbangan antara efisiensi pemerintahan dan perlindungan privasi individu di Amerika Serikat diperkirakan akan terus berlanjut.

Sumber: aljazeera