Dari Hambalang, Presiden Prabowo Pimpin Rapat Bahas Karhutla

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara virtual bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dari kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, akhir pekan lalu.

Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah cuaca panas dan potensi kekeringan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa Presiden memberikan apresiasi atas kinerja kementerian terkait dan seluruh tim yang terlibat dalam mitigasi karhutla.

Baca juga: Anggota DPR Soroti Efektivitas Penggunaan Alsintan di Merauke

“Presiden mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian lainnya, serta tim penanggulangan karhutla atas kerja keras mereka,” ujar Seskab Teddy.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti data penurunan signifikan luas kebakaran hutan dan lahan dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan laporan, pada tahun 2024 luas kebakaran tercatat turun sebesar 33,3% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi sekitar 376.805 hektare. Hingga Agustus 2025, total luas lahan yang terbakar tercatat hanya 8.955 hektare.

Baca juga: Meriahkan HUT ke-80 RI, KBRI Canberra Hadirkan Pertunjukan Drone Spektakuler

Penurunan tersebut dinilai sebagai hasil dari koordinasi dan respon cepat berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Namun demikian, Presiden menegaskan pentingnya untuk tidak lengah, mengingat puncak musim kemarau diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir Agustus 2025.

Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ia meminta aparat di pusat dan daerah tetap siaga dan tidak ragu mengambil tindakan tegas.

Baca juga: PLN Tembus Fortune Global 500 Berkat Digitalisasi dan Inovasi Beyond kWh

“Penegakan hukum harus berjalan konsisten. Presiden meminta seluruh tim karhutla tetap waspada karena ancaman kemarau masih berlangsung,” jelas Seskab Teddy.

Rapat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan langkah mitigasi berjalan optimal di tengah meningkatnya risiko kebakaran akibat perubahan iklim dan kondisi cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

Sumber: BPMI Setpres