Menteri Pariwisata Dorong Industri Ekstraktif Terapkan Pariwisata Berkelanjutan

Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan pentingnya mengarahkan industri ekstraktif—seperti pertambangan, migas, dan kehutanan agar menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan.

Widiyanti menekankan bahwa industri ekstraktif harus menjadi bagian dari solusi, bukan tantangan, dalam pengembangan pariwisata yang menjaga kelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, integrasi investasi hijau dan praktik ekonomi sirkular adalah kunci menuju sektor pariwisata yang ramah lingkungan dan inklusif

Baca juga: Momen Idul Adha Bupati Lumajang: Tumbuhkan Spirit Pelayanan yang Ikhlas dan Ketaatan Sejati

Lebih lanjut, ia mengingatkan momentum baik setelah peluncuran pedoman “Tourism Doing Business: Investing in Indonesia”—inisiatif pertama di Asia‑Pasifik oleh UN Tourism—untuk menarik investasi yang sejalan dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang.

Wardhana mengungkapkan bahwa sektor pariwisata telah terbukti sebagai mesin penggerak ekonomi, dengan penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur.

Ia menyatakan bahwa tren investasi berkelanjutan mendorong terciptanya lapangan usaha baru bagi masyarakat lokal.

Menteri juga mencatat pentingnya kolaborasi antar‑lembaga dalam melindungi kawasan konservasi, termasuk di destinasi prioritas seperti Komodo.

Baca juga: Cara Memasak Daging Kurban agar Tidak Amis dan Terasa Empuk

Selain itu, Wakil Menteri Ni Luh Enik Ermawati menambahkan, melalui Program “Gerakan Wisata Bersih”, pemerintah telah mempertegas komitmen untuk destinasi wisata yang bersih dan berkelanjutan.

Dengan memperkuat sinergi antara industri ekstraktif dan prinsip pariwisata berkelanjutan, pemerintah berharap dapat menciptakan sektor pariwisata yang berdaya saing, inklusif, serta memberi manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Strategi ini juga diharapkan mengokohkan posisi Indonesia sebagai destinasi global yang bertanggung jawab terhadap ekologi dan sosial.

Sumber: kemenpar