Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Lewat Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

Jakarta – Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN terus berbenah. Salah satu langkah strategisnya adalah penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029, yang akan menjadi pedoman pelaksanaan dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

PJPK dirancang sebagai langkah konkret untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan memastikan bahwa pertumbuhan penduduk berjalan seiring dengan pembangunan manusia dan keluarga yang berkualitas.

Baca juga: Menhan Tinjau Kesiapan Indo Defence 2024, Soroti Inovasi Anak Bangsa di Bidang Pertahanan

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menyebutkan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus pada lima isu strategis yang menjadi tantangan utama:
– Disparitas kependudukan antarwilayah,
– Pertumbuhan dan jumlah penduduk,
– Tingkat fertilitas total (TFR),
– Urbanisasi, dan
– Perubahan perilaku keluarga serta remaja.

“Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak merata menimbulkan tekanan besar pada sumber daya dan layanan publik. PJPK hadir sebagai solusi yang sistematis dan terukur,” ujar Wihaji, yang dikutip Selasa (10/6/2025).

Baca juga: Hoaks: Tautan Undian Berhadiah Mengatasnamakan BSI

Sementara Sekretaris Kemendukbangga/Sestama BKKBN, Budi Setiyono mengungkapkan bahwa Dokumen GDPK telah disusun sebagai panduan untuk menyelesaikan persoalan kependudukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. GDPK merupakan rancang induk kependudukan jangka panjang.

Dari Data hingga Dampak: Lima Fokus PJPK

Peta Jalan ini tidak sekadar dokumen strategi, melainkan sebuah rencana aksi nasional yang terukur dan berbasis data. Lima sasaran utama yang menjadi fokus PJPK antara lain:

Baca juga: Indonesia – Korsel Kolaborasi Cetak Talenta Digital ASEAN

1. Pengelolaan kuantitas penduduk, termasuk pengendalian angka kelahiran remaja dan pemenuhan kebutuhan ber-KB.
2. Peningkatan kualitas penduduk, melalui akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata.
3. Pembangunan keluarga, lewat program unggulan seperti i-Bangga, jaminan kesehatan, dan fasilitas dasar yang layak.
4. Penataan persebaran penduduk, guna menjawab tantangan urbanisasi yang terus berkembang.
5. Penguatan tata kelola data kependudukan, sebagai dasar dari kebijakan yang akurat dan berkelanjutan.

Baca juga: Bahaya Brain Rot! Wamendikdasmen Minta Orang Tua Awasi Waktu Layar Anak

Sebagai alat ukur kebijakan, Kemendukbangga juga meluncurkan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK). Indeks ini menjadi inovasi penting untuk melihat seberapa serius pemerintah daerah dalam mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam rencana pembangunan mereka.

Dengan lima dimensi utama partisipatif, inklusif, berkelanjutan, holistik-integratif, dan kesetaraan, IPBK diharapkan mendorong daerah untuk lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi tantangan demografi.

Menatap Indonesia Emas Dimulai dari Rumah

Lebih dari 284 juta jiwa penduduk Indonesia kini tercatat dalam sistem kependudukan nasional. Tapi angka bukan segalanya. Yang paling penting adalah bagaimana setiap individu tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sehat, aman, dan mendukung.

Baca juga: FKPPI Lumajang Gelar Muscab X, dr Guntur Nahkodai Kepengurusan Baru

“Investasi terbaik adalah pada manusia dan keluarga. Dari sanalah masa depan bangsa dibangun,” ungkap Wihaji.

Melalui PJPK 2025–2029, Indonesia tidak hanya menyiapkan strategi, tetapi juga membangun optimisme. Bahwa dengan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan masyarakat, Indonesia bisa menjadi bangsa unggul yang siap menyambut 2045 dengan pondasi demografi yang kuat dimulai dari keluarga.

Sumber: infopublik.id